JURNALNESIA.ID — Arah kebijakan kecerdasan artifisial Indonesia dinilai sudah sejalan dengan tren tata kelola global, terutama karena mulai menerapkan pendekatan berbasis risiko. Namun, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menekankan tantangan terbesar berikutnya adalah mengubah peta jalan dan prinsip etika menjadi praktik nyata di berbagai sektor.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menyampaikan penilaian tersebut saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu. Menurut dia, Indonesia mulai membangun tata kelola AI berbasis risiko, etika, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia.
Kerangka kebijakan nasional yang dirumuskan pemerintah melalui Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI dinilai sejalan dengan kecenderungan global yang semakin menekankan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.
Standar Teknis hingga Talenta Jadi Pekerjaan Rumah
Meski arah kebijakan sudah tepat, Heru melihat implementasinya masih perlu diperkuat. Sejumlah area yang butuh pembenahan mencakup standar teknis, audit AI, kualitas data, keamanan, talenta, dan kemampuan riset.
"Jadi, kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi, tantangan berikutnya adalah mengubah roadmap (peta jalan) dan prinsip etika tersebut menjadi praktik nyata di berbagai sektor," ujar dia.
Heru menambahkan Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pasar AI. Menurut dia, ambisi menjadi pemain AI dunia harus jadi target yang jelas.
Modal Pasar Besar dan Data Melimpah
Dari sisi modal, Indonesia memiliki pasar yang besar, ketersediaan data, serta kebutuhan penggunaan AI yang luas. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment.
Namun, kesenjangan infrastruktur komputasi, talenta, riset, dan investasi AI dibandingkan negara seperti Singapura masih menjadi kendala. Kesenjangan itu dinilai bisa menghambat upaya membangun kemampuan teknologi sendiri.
"Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kemampuan teknologi sendiri. Jadi, Indonesia jangan hanya menjadi pasar AI, tetapi, harus membangun kemampuan untuk mengembangkan, menguji, menggunakan dan mengatur AI secara mandiri," kata dia.
Koordinasi Nasional Masih Terfragmentasi
Heru juga menyoroti koordinasi antarlembaga yang dinilai belum terpadu. Berbagai upaya yang berjalan saat ini masih terfragmentasi sehingga arah pengembangan AI nasional belum sepenuhnya terintegrasi.
Menurut dia, penerapan prinsip AI yang bertanggung jawab menjadi kunci agar teknologi AI Indonesia dapat diterima secara global. Kepercayaan disebut sebagai salah satu modal utama dalam pengembangan AI.
Teknologi yang berkembang cepat tetapi tidak aman, bias, atau menggunakan data tanpa perlindungan akan sulit diterima masyarakat dan komunitas global.
Manfaat Inklusif dan Perlindungan Data Pribadi
Indonesia perlu memastikan AI memberikan manfaat secara inklusif, tidak memperlebar kesenjangan digital, menggunakan energi secara efisien, serta menghormati perlindungan data pribadi. Prinsip adopsi yang bertanggung jawab juga dapat memudahkan produk AI Indonesia diterima dalam kerja sama internasional.
"AI yang bertanggung jawab bukan penghambat inovasi, tetapi, justru syarat agar inovasi Indonesia dipercaya dunia," kata Heru.
